Undang-Undang No.22 Tahun 1999 telah memberikan
arahan baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang telah
menetapkan kebijakan otonomi daerah sebagai pijakan baru dalam menyelenggarakan
pemerintahan. Dalam otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang
lebih luas untuk mengurus dan mengatur daerahnya.


Kewenangan yang lebih besar bagi daerah untuk
mengurus rumah tangganya sediri memberikan implikasi langsung pada sistem serta
kondisi keuangan daerah. Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus
memberdayakan kemampuannya untuk menggali Pendapatan Asli Daerah seoptimal
mungkin tanpa menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Materi otonomi daerah, kemandirian keuangan daerah
serta penganggaran berbasis kinerja akan menjadi materi pokok dalam mata kuliah
ini. Mata kuliah Analisis Keuangan Daerah diberikan dengan konsep pendekatan konseptual/teoritis
plus empiris sehingga memudahkan mahasiswa untuk mengimplementasikan
pengetahuannya.